Bersinarpos.id, Tembilahan, 11 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui jajaran dinas terkait mengeluarkan kebijakan revolusioner dalam percepatan penurunan angka stunting. Dalam peresmian Poliklinik Stunting di RSUD Puri Husada Tembilahan, Kamis (11/6/2026),
seluruh manajemen rumah sakit mendapat instruksi keras: layani anak stunting terlebih dahulu, urus administrasi BPJS kemudian.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada satupun anak terindikasi stunting yang ditolak atau terlambat mendapat penanganan hanya karena masalah kartu atau status kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Saya tegaskan kepada manajemen RSUD Puri Husada Tembilahan, bagi anak-anak yang terindikasi stunting namun belum memiliki atau tidak aktif BPJS Kesehatannya, rumah sakit harus siap menerima rujukan terlebih dahulu agar mereka segera mendapatkan pelayanan. Jangan sampai persoalan administrasi menghambat upaya penyelamatan masa depan anak-anak kita," tegas Yuliantini dengan nada lugas.
Peresmian Poliklinik Stunting ini merupakan bagian dari komitmen serius Pemkab Indragiri Hilir dalam menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan nasional. Dengan adanya fasilitas khusus ini, diharapkan:
1. Deteksi dini kasus stunting lebih cepat dan tepat.
2. Penanganan terintegrasi antara dokter spesialis anak, ahli gizi, dan tenaga medis lainnya.
3. Akses tanpa hambatan bagi keluarga kurang mampu yang anaknya berisiko stunting.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir optimis bahwa dengan kebijakan prioritas ini, target penurunan angka stunting dapat tercapai lebih cepat. Pelayanan tanpa syarat BPJS bagi kasus stunting di RSUD Puri Husada diharapkan menjadi model bagi fasilitas kesehatan lainnya di wilayah tersebut.
"Ini bukan sekadar soal angka. Ini tentang masa depan anak-anak Inhil. Jika mereka sehat dan cerdas, maka Inhil akan melompat jauh ke arah kemajuan," tutup Yuliantini.
Dengan langkah berani ini, RSUD Puri Husada Tembilahan resmi menjadi pelopor rumah sakit yang mengutamakan aspek kemanusiaan dan kegawatdaruratan gizi di atas segala hiruk-pikuk administrasi.(***)
0 Komentar